Friday, April 25, 2008

NEGARA FEDERAL SEBAGAI SOLUSI DARI PERMASALAHAN BANGSA

NEGARA FEDERAL SEBAGAI SOLUSI DARI PERMASALAHAN BANGSA

afriadi sanusi

University Malaya, Kuala Lumpur 01 Mei 2008

Pengenalan Tentang Federal

Federal ialah sebentuk kesatuan yang terdiri daripada sebilangan negeri atau rantau yang separuh berpentadbiran sendiri yang disatukan oleh satu kerajaan pusat ("persekutuan"). Dalam sesebuah negara persekutuan, status pentadbiran sendiri bagi negeri-negeri komponen lazimnya dikukuhkan oleh perlembagaan dan tidak wajar diubah oleh keputusan yang dibuat oleh kerajaan pusat yang hanya menyebelahi satu pihak.

Bentuk kerajaan atau struktur perlembagaan yang didapati dalam sebuah persekutuan dikenali sebagai federalisme yang juga boleh dianggap sebagai lawan kepada satu sistem lain, iaitu negara unitari. Kerajaan Jerman yang merangkumi 16 länder bersekutu dijadikan satu contoh persekutuan, manakala Austria dan Bundesländernya merupakan negara unitari dengan bahagian pentadbiran yang menjadi bersekutu, sementara Perancis pula merupakan negara unitari sepenuhnya, meskipun entiti subnasionalnya kelihatan serupa dengan negeri-negeri kerajaan persekutuan.

Persekutuan ini boleh berupa suatu kawasan pelbagai etnik, atau meliputi sebidang tanah wilayah yang amat luas, namun tidak semestinya begini. Persekutuan lazimnya ditubuhkan melalui persetujuan asal antara sebilangan negeri berdaulat.

Senarai Negara Federal di dunia[1]

Federal

Subdivisi utama

Wilayah khusus

Amerika Syarikat

50 negara

1 daerah persekutuan; 1 wilayah bergabung, 13 wilayah tidak bergabung

Argentina

23 wilayah

1 daerah persekutuan

Australia

6 negara

1 daerah/wilayah persekutuan, 1 wilayah utama, beberapa wilayah kecil

Austria

9 Bundesländer


Belgium[1]

3 komuniti linguistik

3 rantau

Bosnia dan Herzegovina

2 entiti

1 daerah yang diselia oleh pihak antarabangsa

Brazil

26 negara

1 federal district and 5,561 municipalities

Comoros

3 pulau


Emiriah Arab Bersatu

7 emiriah


Habsyah

9 rantau

2 bandaraya berpiagam

Jerman

16 Länder atau Bundesländer


India

28 negara

7 wilayah kesatuan

Iraq

18 gabenorat, termasuk 1 kawasan autonomi


Kanada

10 wilayah

3 jajahan

Malaysia

13 negara

3 wilayah persekutuan

Mexico

31 negara

1 daerah persekutuan

Micronesia

4 negara


Nepal

14 zon

75 daerah

Nigeria

36 negara

1 wilayah

Pakistan

4 wilayah

4 wilayah persekutuan

Rusia[2]

48 oblast, 21 republik, 10 okrug berautonomi, 7 kray, 2 bandaraya persekutuan


Saint Kitts dan Nevis

2 pulau/14 mukim


Sudan

26 negara


Switzerland

26 kanton


Venezuela

23 negeri, 1 wilayah tanggungan

1 daerah persekutuan

Prolog

Disaat negara lain yang dulunya sama-sama sakit bahkan lebih “parah” dari kita telah bangkit dan menjadi Negara yang hebat dan disegani di dunia seperti China, Korea, India, Malaysia, Thailand, dan sebagainya. Kita masih saja terbaring dikatil rumah sakit dalam keadaan hidup segan mati tak mau, bagaikan kerakap tumbuh di batu. Penyebabnya menurut penulis adalah; “Obat yang selalu diminum selama ini ternyata bukanlah obat, tetapi adalah bius yang hanya berguna untuk menahan sakit sementara, tanpa adanya jaminan kesehatan total. Akibatnya adalah; adanya keadaan sebahagian kita bahkan lebih parah dari masyarakat Afrika yang hidup di gurun sahara yang tandus kering kerontang, lebih parah dari nasib pelarian perang Irag, Afghanistan, Palestine, sehingga ada di antara kita yang mati kelaparan, bunuh diri, dan membunuh anak sendiri karena miskin, anak-anak yang busung lapar karena kurang gizi, saudara kita rela melakukan apa saja demi sesuap nasi, saudara membunuh saudara karena uang Rp 10.000 dan sebagainya.

Indonesia adalah “surga” seperti yang sering dibangga-banggakan oleh pemerintah orde baru selama ini ternyata banyak rakyatnya masih mencari “dimanakah jalan keluar?” (Iwan Fals). Bagaikan “lingkaran setan” susah untuk mencari dimanakah pangkal dan dimana ujung dari permasalahan bangsa ini. Sehingga apa yang menjadi luar biasa di negara lain, menjadi biasa dan lumrah kalau berlaku di negara kita. Seperti penyiksaan dan kematian TKI, Mati kelaparan, Anak-anak yang tidak sekolah, Perumahan yang tidak sehat dan nyaman, Bunuh diri dan melakukan berbagai kemaksiatan lainnya karena miskin, tinggal di kolong jembatan, rel kereta api dalam kotak dan treplek, infrastruktur yang menyedihkan, seolah-olah menjadi biasa berlaku di tanah yang kononnya kaya dengan sumber daya alam ini. “kata orang tanah kita tanah syurga… tongkat kayu dan batu jadi tanaman…Syurga… tapi ada penduduknya kurang makan...

BAB I: PENGENALAN

“Ayam Mati Kelaparan di atas Padi, Buaya Mati Kehausan Dalam Air”

Politik Penjajah: “Masyarakat yang hidup di daerah sumber daya alam yang melimpah akan di bodoh, dilemah dan dimiskinkan secara sistematis dengan tidak dibangunkannya infrastruktur yang baik seperti jalan, listrik, air bersih dan lingkungan yang sehat. Mereka juga tidak dibangunkan lembaga pendidikan yang berkualitas, pelayanan rumah sakit yang canggih agar mereka tetap miskin, lemah dan bodoh, agar mereka tidak tahu menuntut hak-hak yang seharusnya mereka terima. Dan agenda sentralisasi untuk menghisap semua kekayaan alam itu ke pusat untuk dinikmati beberapa orang tertentu saja berjalan tanpa hambatan”.

Disaat partai oposisi Malaysia mempertanyakan kemana keuntungan petronas RM80 Bilion pertahun diagihkan, kenapa kita anak bangsa RI tidak mempertanyakan kemana perginya kekayaan alam Indonesia yang ribuan kali lebih besar dari Malaysia itu dibelanjakan? Adakah Indonesia membangun KLCC, atau jembatan kedua pulau pinang atau dirampok (korupsi) oleh penguasa dan pengusaha?. Ada beberapa daerah yang semestinya menerima berbagai kemudahan lebih baik dari apa yang diberikan oleh Brunei kepada masyarakatnya (anak yang baru lahir mendapat gaji, begitu juga dengan penganggur, rumah sakit gratis, sekolah gratis, minyak yang disubsidi, listrik dan air yang disubsidi, infrastruktur yang canggih dan sebagainya). Ada gambaran beberapa daerah yang kaya sumber daya alam, tetapi rakyatnya sengsara karena minimnya infrastruktur, langkanya kemudahan institusi pendidikan, pelayanan kesehatan yang tidak layak, keadaan listrik, jalan dan air bersih yang menyedihkan;

BAB II: PENJELASAN

Sedikitnya anak-anak Kalimantan Timur, yang bisa diterima di perguruan tinggi negeri di Pulau Jawa adalah disebabkan ketidakadilan dibidang pendidikan. Kalimantan Timur yang banyak menyumbang kepada pendapatan RI dari hasil Minyak, gas, bahan pupuk Kaltim, kekayaan hutan yang melimpah, tetapi biaya pendidikannya sangat minim, penyebabnya adalah sentralisasi yang mengisap[2]. Hal yang sama juga berlaku terhadap anak-anak Aceh, Irian Jaya, Sulawesi, Kalimantan, Pekan Baru yang tertinggal dari segi pendidikan, pembangunan infrastruktur dan sebagainya.

Pontianak, 10/8 (ANTARA) Jumlah penduduk miskin di Kalimantan Barat adalah 12,91 persen dari total penduduk Kalbar. Garis kemiskinan, sebagai acuan untuk menentukan seseorang terkategori miskin, di desa dan kota di Kalbar yakni Rp132.198 (perkapita perbulan). Di Kalteng yang berpenduduk 1,902 juta jiwa jumlah penduduk miskin sebanyak 210.300 jiwa dan tingkat kemiskinan mencapai 9,38 persen. Sementara jumlah penduduk miskin di Kalimantan Selatan (3,245 juta jiwa) 233.500 jiwa dan tingkat kemiskinan mencapai 7,01 persen. Provinsi terkaya di Kalimantan yakni Kalimantan Timur (2,95 juta jiwa), jumlah penduduk miskin sebanyak 324.800 jiwa dan tingkat kemiskinan mencapai 11,04 persen. Gubernur Kalbar, Usman Ja`far dalam berbagai kesempatan mengakui kalau masih banyak kendala dalam meningkatkan ekonomi Kalbar. Masalah klasik seperti infrastruktur, ketersediaan energi listrik serta suplai air bersih dan sebagainya.[3]

Mangsa tabrakan di Aceh harus dilarikan ke Medan, karena disana fasilitas rumah sakitnya tidak lengkap. Kekayaan alam di Aceh kemudian dieksploitasi dalam konteks narasi pembangunan. Berbagai pabrik didirikan seperti pabirik LNG dan Pupuk Iskandar Muda. Produk LNG misalnya di awal tahun 1990-an mencapai 40% dari seluruh produksi dunia (Financial Times, 22 March 1991), yang menjadikan Indonesia sebagai negara pengekspor LNG terbesar di dunia. Tahun 1991 hampir 90% hasil pupuk Aceh diekspor (Kompas, 6 Januari 1992). Kontrol atas semua hasil-hasil ekonomi dipusatkan di bawah kekuasaan pemerintah pusat (baca: Jakarta), konsentrasi kekuasaan dan otoritas yang terpusat di Jakarta terhadap berbagai kebijakan dalam bidang industri, keuntungan ekonomi, dan agen-agen birokrasi, serta lisensi-lisensi bagi proyek industri baru sangat ditentukan oleh Jakarta. Pada sisi lain pembangunan di Aceh tidak mengalami kemajuan signifikan, jika dibandingkan dengan keuntungan ekonomi yang dihasilkan oleh wilayah tersebut.[4] Bahkan menurut Walhi. Jakarta, 23 Nopember 2005 – Hasil penelitian di 93 titik di lima kabupaten di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) mendapati bahwa tanah di wilayah tersebut tercemar berbagai logam berat secara merata, dinyatakan WALHI dalam press briefing hari ini (23/11) di Jakarta.[5]

Para pesakit jantung dan berbagai penyakit kronik lainnya di Riau harus ke Singapore dan Malaysia atau ke Jakarta yang menempuh jarak dan waktu yang lama. Ini karena tidak tersedianya fasilitas rumah sakit yang canggih di daerah penghasil minyak, gas, pupuk dan bahan tambang ini. Data dari Direktorat Pembangunan Desa Riau yang menyebutkan bahwa jumlah desa miskin di Riau sehingga memperoleh IDT (Inpres Desa Tertinggal) adalah 520 desa dari total 1.204 desa (50%).[6]

Bangsa Indonesia adalah sebuah bangsa yang kaya akan kekayaan alamnya. Khususnya untuk daerah Riau yang memiliki potensi cukup tinggi terhadap sumber daya alam. Namun pada kenyataannya tingkat kemiskinan di daerah Riau tergolong tinggi, yakni 40 persen dari jumlah penduduknya. Kemudian sekitar 60 persen lebih masyarakat di Riau hanya mampu mengenyam pendidikan setingkat sekolah dasar (SD). Selain itu tanpa ketersediaan jalan, jembatan serta fasilitas infrastruktur lainnya di Provinsi Riau maka akan sulit untuk mengentaskan kemiskinan dan kebodohan di Riau. Kemiskian, kebodohan dan pembangunan infrastruktur adalah tiga serangkai yang saling tergantung satu sama lain. Beberapa contoh pembangunan infrastruktur di daerah Riau yang perlu mendapatkan perhatian khusus yaitu listrik, air, fasilitas perhubungan udara, transportasi air dan jalan. [7]

Di dalam kandungan bumi misalnya, pada tahun 1997 lalu hasil minyak dan gas yang diolah mencapai Rp 14,1 trilyun. Daerah Dumai dengan potensi minyak bumi, Pulau Natuna yang menyumbang minyak dan gas bumi serta Pulau Karimun dengan hasil timah, merupakan gudang kekayaan alam Riau. Belum lagi dengan Pulau Batam yang kini mampu meraih pendapatan per kapita sebanyak 2.400 dollar AS per tahun (tertinggi di Indonesia) dari kegiatan industri dan perdagangan, serta perolehan devisa rata-rata per tahun sekitar 5 milyar dollar AS. Khusus tentang hasil minyak dan gas bumi, Riau menduduki urutan pertama, meninggalkan Propinsi Kalimantan Timur (Rp 6,3 trilyun) dan Aceh (4,3 trilyun). Sementara kandungan di atas tanahnya berupa perkebunan kelapa sawit mencakup 670.148 hektar, juga kelapa, karet dan hasil hutan. Tahun 1997 lalu, wilayah ini sanggup menghasilkan nilai ekspor sebesar 9,2 milyar dollar AS, belum termasuk Batam. Jumlah tersebut mencakup 17 persen total keseluruhan nilai ekspor Indonesia yang mencapai 53,5 milyar dollar AS.


Namun, semua itu tidak menjamin kemakmuran segenap penduduknya. Dalam ketenagakerjaan misalnya, hasil Survei Sosial Ekonomi BPS tahun 1997 mencatat bahwa di propinsi ini tidak kurang dari 6,5 persen angkatan kerja menganggur. Demikian pula angka kemiskinan, masih lebih besar ketimbang wilayah penghasil minyak lain seperti Kalimantan Timur atau bahkan Ibu Kota DKI Jakarta.[8]

Jangan heran kalau anda berjalan di Irian Jaya, masih banyak rakyatnya yang tinggal dalam rumah RTASSSSS, tiada jalan aspal, tiada listrik, tiada air bersih, tiada sekolah, rumah sakit, masyarakatnya masih banyak tidak memakai baju. Sebahagian mereka masih merasakan hidup dizaman batu di saat kalender telah menunjukkan tahun 2008 dengan sebutan zaman moden dan pasca moden yang mulai datang. Keadaan mereka tetap saja stagnant, seperti burung yang masih saja membuat sarang seperti yang dibuat oleh nenek moyang mereka tanpa kemajuan.

Padahal setiap hari di ketinggian 4200 m di tanah Papua, Freeport McMoran (FM), perusahaan induk PT. Freeport Indonesia mengangkangi tambang emas terbesar di dunia dengan cadangan terukur kurang lebih 3046 ton emas, 31 juta ton tembaga, dan 10 ribu ton lebih perak tersisa di pegunungan Papua. Berdasarkan perhitungan kasar, cadangan ini diperkirakan masih akan bisa dikeruk hingga 34 tahun mendatang. Menurut catatan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), sejak 1991 hingga tahun 2002, PT Freeport memproduksi total 6.6 juta ton tembaga, 706 ton emas, dan 1.3 juta ton perak. Dari sumber data yang sama, produksi emas, tembaga, dan perak Freeport selama 11 tahun setara dengan 8 milyar US$. Sementara perhitungan kasar produksi tembaga dan emas pada tahun 2004 dari lubang Grasberg setara dengan 1.5 milyar US$. Berdasarkan laporan pemegang saham tahun 2005, nilai investasi FM di Indonesia mencapai 2 milyar dollar. Freeport merupakan perusahaan emas penting di Amerika karena merupakan penyumbang emas nomor 2 kepada industri emas di Amerika Serikat setelah Newmont. Pemasukan yang diperoleh Freeport McMoran dari PT Freeport Indonesia, dan PT. Indocopper Investama mencapai 380 juta dollar (hampir 3.8 trilyun) lebih untuk tahun 2004 saja. Keuntungan tahunan ini, tentu jauh lebih kecil pendapatan selama 37 tahun Freeport beroperasi di Indonesia.

Dalam nota keuangan tahunannya kepada pemegang saham, selama 3 tahun hingga tahun 2004, total pengasihan PT. Freeport kepada Republik Indonesia hanya kurang lebih dari 10-13 % pendapatan bersih di luar pajak atau paling banyak sebesar 46 juta dollar (460 milyar rupiah). Demikian Freeport juga mengklaim dirinya sebagai penyumbang pajak terbesar di Indonesia yang tidak jelas berapa jumlahnya. Menurut dugaan, pajak yang disumbang PT. Freeport Indonesia mencapai 2 trilyun rupiah (kurang dari 1% anggaran negara)[9]. Hitungan seperti ini lebih bersifat total. Jadi memang belum tentu mencerminkan kesejahteraan per individu masyarakat.

Kenyataannya, sebagian besar masyarakat Papua masih tetap ber-koteka. Orang akhirnya akan sepakat, kekayaan Papua Barat yang diperkirakan mampu menyumbang devisa sebesar US$ 3 miliar atau Rp 24 triliun tiap tahun tidak sepenuhnya bisa dinikmati rakyat Papua. Buktinya? Pendapatan asli daerah yang masuk ke kas untuk tahun 1996-1997 hanya sebesar Rp 21 miliar. Sedangkan keseluruhan anggaran belanja (APBD) provinsi ke-26 Indonesia itu tidak pernah menembus angka Rp 1 triliun. Demikian pula dengan pajak industri. Jumlahnya boleh saja melimpah. Pajak Freeport, misalnya, mencapai US$ 700 juta sampai US$ 800 juta setiap tahun. Tapi apa boleh buat. Yang mengalir ke rakyat Papua tidak lebih dari 1 persen. Itu pun baru empat tahun terakhir diterima. Harta berlimpah ruah ternyata tidak mampu mengangkat kehidupan rakyat. Sebelum krisis melanda negeri ini saja, sekitar 427 ribu dari sekitar 2,3 juta (19%) penduduk berada di bawah garis kemiskinan. [10]

Berbagai kezaliman dan ketidakadilan di atas meneyebabkan adanya tuntutan referendum dan kemerdekan dari hampir separo wilayah di Indonesia, seperti Papua, Riau, Sumbar, Aceh dan sebagainya.[11] Pada 8 November 1999 jutaan rakyat Aceh keluar memenuhi halaman masjid raya banda Aceh menuntut referendum dan kemerdekaan dengan suara yang lantang dan riuh dengan emosi menyerukan merdeka!!! merdeka!!! Merdeka!!!. yang disebabkan mereka sudah muak dengan janji-janji pusat.[12]

BAB III: PERMASALAHAN BANGSA

Pada tahun 1945-1946 berlaku beberapa perlawanan kecil antara daerah kepada pusat, yang dilakukan oleh komunis, kelompok Muslim, syarikat buruh, komplotan penjahat, kelompok bersenjata, kaum cendekiawan muda, bangsawan progresif yang pada intinya adalah sebagai protes agar kepentingan mereka dalam pembentukan sebuah negara baru tidak diabaikan dan pada asasnya tindakan mereka bukan penentangan atau pemberontakan terhadap RI.[13]

Pada 1949 Belanda menyerahkan kedaulatan RI dengan nama RIS, (RI Serikat) yang bertahan kurang dari setahun, dengan maksud memecah belah Indonesia dengan politik "divide et impera" nya. Di sisi lain, Darul Islam memiliki pengaruh yang kuat di seluruh Indonesia telah ditumpaskan secara militer oleh pemerintah.[14].

Gerakan-gerakan pengkritik pemerintah yang ditumpaskan dengan kekerasan antara lain; peristiwa Madiun 1948, Peristiwa APRA 1950, Andi Aziz, 1950, Republik Maluku Selatan 1950, Darul Islam 1948, PRRI, Permesta 1956.[15] Apa yang dilakukan oleh pemerintah Soekarno adalah menghadapi gerakan itu dengan kekuatan ketenteraan, bukan dengan mencari jalan akar masalah mengapa mereka melakukan kritikan itu. Penyebab timbulnya gejolak di daerah selama Pemerintahan Soekarno ialah tidak berimbangnya pengagihan pendapatan antara daerah dengan pusat. Dari sinilah ketidakpuasan muncul, terutama di kalangan pimpinan tentera yang berasal dari daerah tertentu, seperti Aceh, Sumatera Timur dan Sulawesi Selatan. Gerakan ini di tumpaskan dengan cara militer oleh Soekarno bukan dengan jalan dialog. Proses tangan besi Soekarno yang mulai melakukan personaliti kekuasaan, pergesekan di antara elit parti-parti politik di Jakarta, dan membentuk organisasi di tubuh militer juga menyumbang kepada perpecahan tersebut.[16]

Baru-baru ini terdengar tuntutan Papua merdeka, Aceh merdeka, deklarasi kemerdekaan oleh pemuka masyarakat Riau, Kalimantan timur, Kalbar, proklamasi Indonesia Timur merdeka oleh mahasiswa Makasar. Walaupun suara itu tidak terdengar lagi sekarang bukan berarti perjuangan mereka akan berakhir, tetapi karena belum ada kesempatan dan sikap media yang berusaha menutupinya. Kalau diteliti penyebab suara-suara “sumbang” itu ternyata tidak jauh berbeda dengan apa yang diperjuangkan oleh pendahulu mereka.

Secara Geografi Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia.[17] Semenjak kemerdekaan tahun 1945, Indonesia telah mengalami beberapa pertukaran kepimpinan; iaitu orde lama selama 21 tahun (1945-1966) di bawah kepimpinan Presiden Soekarno, orde baru selama 32 tahun (1966-1998) di bawah kepimpinan Presiden Soeharto dan era Reformasi dari 1998 hingga sekarang (2007) yang telah menyaksikan empat orang Presiden iaitu, Habibie, Abdul Rahman Wahid, Megawati dan Susilo Bambang Yudhoyono. Namun setiap pergantian kepemimpinan dan kebijakan tidak pernah membawa kepada perubahan yang berarti terhadap kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. (Terus terang saya sangat iri dengan Malaysia, yang mana masyarakatnya akan diuntungkan setiap kali pemilu. Masa kampanye umpamanya berbagai-bagai pembangunan telah dan akan dijalankan dan walaupun partai oposisi yang menang, masyarakatnya tetap diuntungkan dengan air bersih gratis, subsidi rumah, dibebaskan “tilang” dan sebagainya.

Zaman Soeharto yang selalu didewa-dewakan sebagai bapak pembangunan ternyata penjajah lebih berjasa dalam membangun infrastruktur di indonesia. Indonesia sebagai pembekal makanan dunia ternyata hanyalah sebuah kebohongan karena saat itu status RI masih inport beras dari India. Konsensus dan kursi merupakan pengaruh langsung dari propaganda pemerintah tentang nilai musyawarah muafakat dan gotong royong sebagai bahasa pembangunan. Memperingatkan kemungkinan berulangnya peristiwa traumatik pemberontakan G-30S PKI. Dalam posisi dominasi itu rejim orde baru dapat melancarkan kontrol otoriter terhadap institusi sosial, politik, ekonomi dan kebudayaan. Selain itu rejim orde baru juga berupaya mempersiapkan keadaan guna menopang kekuasaan dominasinya melalui pemakaian kekerasan politik secara berkala, stigmanya dan propaganda.[18]

Pengawasan negara atas masyarakat berjalan secara ekstensif. Campur tangan pemerintah hampir ada pada seluruh wilayah kehidupan sehari-hari. Hampir semua acara harus mendapat izin dari pejabat berwenang. Sampai akhir abad 1980–an media elektronik dipergunakan pemerintah untuk memproduksi dan menyiarkan berita yang pro kepada pemerintah sahaja. Wartawan dan pemimpin redaksi media cetak secara rutin mendapat ancaman. Agar ancaman itu berkesan, penarikan izin media tertentu tanpa proses hukum dilakukan setiap saat. Di daerah-daerah tertentu para ulama dilarang memberikan ceramah, isi teks khutbah, naskhah teater, seminar, akademik dan pembacaan puisi harus melalui pemeriksaan pihak berwenang. Dalam membatasi variasi ekspresi di Indonesia dan untuk memupuk perkembangan suatu kebudayaan politik nasional yang seragam, Orba memperjuangkan diri dari kubu negara prioriti pertama, iaitu kesatuan.[19]

Amandemen ketiga UUD 45 tahun 2001. menyatakan bahawa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Negara memprioritikan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi keperluan penyelenggaraan pendidikan nasional. Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Negara mengembangkan sistem jaringan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasiliti pelayanan kesihatan dan fasiliti pelayanan umum yang layak.[20]

Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan kewangan Negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.[21] Undang-undang ini menegaskan bahwa Kewangan negara harus dibelanjakan untuk kemakmuran rakyat, bukan atas nama golongan dan partai tertentu.

Semenjak reformasi, Indonesia telah diusulkan untuk menjadi sebuah Negara federal, namun belum dipersetujui kerana trauma di masa penjajahan, yang memecah belah Indonesia menjadi terpisah-pisah menjadi Republik Indonesia Syarikat.[22], Berbagai kelemahan pemerintah yang ada selama ini, erat kaitannya oleh sebab Indonesia masih menggunakan sistem “negara kesatuan”. Padahal dengan keluasan dan kepelbagaian Indonesia, sangat tidak mungkin ditadbir dengan cara sentralisasi. Seruan untuk menjadikan Indonesia sebagai sebuah negara federal seperti Amerika, Australia, Malaysia dan sebagainya pernah diajukan oleh beberapa tokoh seperti; Muhammad Hatta, YB Mangunwijaya, Harun al-Rasyid dan Amin Rais.[23]

Secara garis besarnya yang menjadi permasalahan bangsa dan penyebab timbulnya tuntutan reformasi adalah; 1. agar diberlakukannya demokratisasi di segala bidang, 2. menegakkan hukum dan keadilan, 3. menegakkan hak asasi manusia, 4. memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme, 5. melaksanakan autonomi daerah dan perimbangan kewangan antara pemerintah pusat dan daerah, serta 6. menata kembali peran dan kedudukan Angkatan Bersenjata RI.[24] Permasalahan di atas telah membawa berbagai akibat yang buruk kepada anak bangsa ini.

Kalau dicermati hampir semua masalah di atas, sebenarnya telah muncul di era orde lama dan kehadiran orde baru itu sendiri adalah disebabkan ingin memperbaiki berbagai kesenjangan yang berlaku di orde lama, tetapi yang berlaku adalah sebaliknya iaitu dengan bertambahnya masalah[25]. Ada beberapa solusi untuk mengatasi permasalahan bangsa saat ini menurut penulis yaitu;

BAB IV: SOLUSI PERMASALAHAN BANGSA

1. Pemberantasan Korupsi secara luar biasa.

Pemberantasan korupsi secara biasa telah dilakukan dimasa Orde Lama oleh AH. Nasution dan dimasa Orde baru dengan membuat paraturan dan per_Undang-undangan anti korupsi, tetapi selalu saja gagal disebabkan `peluru` anti korupsi selalunya mantul dan tidak bisa menebusi dinding oknum-oknum tertentu yang dekat dengan penguasa ketika itu. Artinya gerakan anti korupsi gagal Total pada dua orde tersebut[26]

Gerakan anti korupsi era reformasi, sudah menampakkan peningkatan yang berarti, telah banyak orang-orang yang selama Orde Baru dianggap kebal hukum selama ini telah dipenjara seperti mantan menteri, Gubernur, Bupati, pengusaha, anak Soeharto dan sebagainya. Akan tetapi berbagai pihak masih menilai gerakan itu masih tebang pilih yang hanya mampu menjangkau koruptor kecil, sementara yang besar belum tersentuh seperti kasus BLBI yang menyebabkan kebangkrutan negara masih saja belum menampakkan perkembangan.

Gerakan anti korupsi total ala China “tembak mati” adalah jalan yang terbaik dan memang berkesan (kalau dulu orang China selalu digelar dengan pendatang haram di berbagai negara, saat ini negara China jadi kewalahan menghadapi pendatang haram yang banyak bekerja di negara mereka karena pesatnya pembangunan di China saat ini)[27]. Tetapi dengan kepimpinan “ala Indonesia” saya rasa sangat pesimis hukuman mati terhadap koruptor bisa diterapkan di Indonesia sampai kapan pun. Dalam beberapa kasus terlihat bahwa SBY tidak tegas menindak pelanggar hukum yang melibatkan orang dekatnya.

Koruptor lebih jahat dari teroris” karena dampak yang ditimbulkan oleh “virus” ini sangat merusak sistem kehidupan masyarakat. Banyak anak-anak RI yang tidak dapat sekolah, tidak bisa makan dengan sempurna karena kemiskinan, terjadinya kebodohan yang berakibat kepada meningkatnya kadar kejahatan, karena memang kefakiran dekat kepada kekufuran (Hadis). Korupsi dalam arti luas juga membudaya di Indonesia, di mana kebanyakan PNS tidak disiplin, datang lambat, ngobrol, chating, main catur, domino diwaktu jam kerja serta kerja lambat, sehingga untuk membuat KTP saja perlu masa sekurang-kurangnya tiga hari, disebabkan “birokrasi yang sangat parah[28]” padahal negara lain bisa membuat Pasport dalam masa 10 menit saja

Hasil kajian yang dijalankan oleh Ilmuan singapore baru-baru ini sangat mengejutkan, “mayoritas duit yang beredar di Singapore dan rumah-rumah mewah yang ada disana adalah milik orang Indonesia” (Berita Harian). Orang-orang kaya Indonesia lebih suka menyimpan duitnya di luar negara seperti Swiss dan Israel (media) daripada duit itu diinvestasikan untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan, sekolah, rumah sakit dan sebagainya, karena resiko tidak berkembangnya di Indonesia yang disebabkan oleh korupsi sangat tinggi. Sementara di dalam negeri sendiri, rakyat hidup miskin dan terpaksa mengemis ke luar negara setiap adanya bencana alam (Kerajaan Malaysia pernah menolak bantuan luar negeri terhadap korban banjir besar yang melanda Johor baru-baru ini, bukan karena mereka tidak mau uang gratis, tetapi ini menyangkut harga diri bangsa!).

2. Kepastian Hukum

Kenyataan bahwa hukum masih bisa dibeli di Indonesia saat ini nampaknya tidak bisa dibantah. Ini terbukti dengan adanya kasus penyuapan Jaksa dalam kasus BLBI, bebasnya Tomy Soeharto dari penjara, adanya campur tangan SBY dalam banyak perkara hukum di Indonesia, juga tekanan dari SBY untuk tidak mengungkapkan kebenaran seperti yang dialami oleh menteri kesehatan, banyaknya kasus-kasus hakim yang terlibat korupsi dan sebagainya yang membuat sampai saat ini penulis masih pesimis terhadap kepastian hukum di Indonesia. Belum ada kepastian hukum, walaupun telah 62 tahun kita merdeka”.

Pungsi pemerintah pusat yang cenderung menghalang kemajuan daerah dan menghalang kemakmuran anak bangsa. Seperti tidak bisanya dikeluarkan bantuan pertanian china dari pelabuhan, karena terkait cukai di Kalimantan. Terhalangnya bantuan Kitab dari Arab karena masalah bea cukai. Susahnya membuat rumah sakit gratis, sekolah gratis dan sebagainya yang terhalang karena undang-undang. Sebenarnya undang-undang bukanlah tujuan, ianya dibuat adalah untuk memakmurkan rakyat, maka disaat ada bantuan yang akan memakmurkan dan tidak mendatangkan mudarat bagi rakyat, walaupun belum ada undang-undangnya apa salahnya?

3. Negara Federal

Pilihan yang ketiga adalah menerapkan negara Federal Indonesia (Indonesia Raya). Dalam ketatanegaraan, istilah federalisme menunjukkan suatu struktur negara, dimana kekuasaan dibagi dalam kesatuan-kesatuan negara bagian yang bersatu dalam suatu syarikat atau federasi. (Kamus Dewan). Dalam pengertian modern, sebuah federasi adalah sebuah bentuk pemerintahan di mana beberapa negara bagian bekerja sama dan membentuk negara kesatuan. Masing-masing negara bagian memiliki beberapa otonomi khusus dan pemerintahan pusat mengatur beberapa urusan yang dianggap nasional. Dalam sebuah federasi setiap negara bagian biasanya memiliki otonomi yang tinggi dan bisa mengatur pemerintahan dengan cukup bebas. Ini berbeda dengan sebuah negara kesatuan, di mana biasanya hanya ada provinsi saja. [29]

Menurut Maswadi Rauf “negara federal lebih mampu mengakomodasi kepentingan daerah-daerah sehingga dapat lebih berkembang sesuai dengan potensi dan kemampuan masing-masing.[30] Para pakar sepakat mengatakan bahwa “tidak ada satupun negara di dunia ini yang terpecah hanya karena menerapkan sistem Federal, justru yang berlaku adalah sebaliknya, federal bisa menjadi perekat persatuan bangsa”. Malah bentuk negara kesatuanlah yang menyebabkan perpecahan dan disintegrasi bangsa. Dalam negara federal Presidennya tetap satu, sementara daerah dipimpin oleh Gubernur, angkatan bersenjata dan keamanannya tetap satu (TNI/Polri), mata uangnya sama-sama Rupiah. Hukumnya tetap satu. Perpindahan penduduk dari satu negara bagian kepada negara bagian lainnya tidak memerlukan pasport.[31] (Prof. DR. Amin Rais).

3.1 Negara Federal dalam pandangan Islam

Tidak ada satupun Nas yang melarang untuk membentuk negara federal dan setelah penulis analisa, bentuk negara federal juga tidak bertentangan dengan sistem Khalifah yang di perjuangkan oleh Hizbul Tahrir saat ini.

3.2 Negara Federal dalam pandangan ahli

Berikut ini penulis kemukakan pendapat beberapa Profesor, ahli dan pakar bidang ilmu politik, tata negara dan ekonomi Indonesia tentang negara Federal di Indonesia;

Prof. DR. Sri Soemantri menngatakan “konsep negara federal untuk saat ini cocok diterapkan demi memperjuangkan rasa keadilan daerah-daerah” dia mendukung negara federal ketimbang bentuk negara kesatuan yang memiliki banyak kelemahan selama ini[32]. Prof. DR. Nazaruddin Syamsuddin, mengatakan, “ide negara federal telah dia kemukakan semenjak tahun 70-an tetapi belum mendapat sambutan ketika itu”. Kemajemukan Indonesia (yang terdiri 235,000.000 penduduk, 18.000 pulau dalam 400 buah suku dan bahasa yang berbeda saat ini -Ensiklopedi Indonesia- ) tidak bisa dikelola secara baik dengan sistem negara kesatuan. Manfaat dari negara federal ialah; “dampak krisis ekonomi tidak separah sekarang ini kalau sistem federal diterapkan. Sistem Federal ini nanti menurutnya akan menyebabkan berlakunya transmigrasi spontan karena saling memerlukan[33]. (jadi tidak perlu jadi TKI keluar negeri lagi).

Ismail Sunny (pakar hukum tata negara) mengatakan “ketakutan-ketakutan tentang Negara federal disebabkan karena kebodohan orang tersebut tentang apa dan bagaimananya negara federal”. Dengan federal kekuasaan antara pusat dan daerah sejajar. Pemerintah pusat hanya mengatur masalah hubungan luar negara, agama, moneter, hukum dan pertahanan negara, sementara masalah lain diatur oleh daerah[34].

Prof. Dawam Rahardjo dan DR. Marwah Daud mengatakan “negara federal tidak ada korelasinya dengan pecahnya suatu bangsa”, kurang apa nasionalisnya Amerika, Australia, Malaysia, Kanada, Rusia, India, Jerman dll. dengan sistem federal meraka. “Sistem negara kesatuan yang sentralistik tidak memungkinkan rakyat dan daerah menjadi kuat selamanya negara yang menganut sistem federal di dunia saat ini mencapai dalam 35%-70% dari total keseluruhan negara yang ada.[35]” (cuba bayangkan, jalan lintas Sumatera yang ada sekarang ini tidak jauh berbeda dengan jalan yang dibangun oleh penjajah belanda dahulu, padahal saat ini sudah 62 tahun Indonesia merdeka!, bandingkan dengan jalan di Malaysia, Thailand, Singapore, Brunei dan sebagainya yang baru merdeka).

Prof. DR Ichlasul Amal seperti yang disampaikan oleh Adnan Buyung Nasution mengatakan “sistem negara federal akan dapat membendung ABRI”. Selama ini ABRI selalu diidentikkan dengan pemerintahan diktator, melanggar hukum dan HAM serta tidak demokratik dan lain sebagainya. Eep Saefullah menegaskan bahwa “negara federal tidak mempengaruhi persatuan bangsa”. Dengan federal kewenangan pusat hanya mengurus soal pertahanan negara, peradilan, sistem moneter, fiskal serta hubungan luar negara, sementara negara bagian mengurusi pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, dan kepolisian lainnya[36]. Prof. Dr. Maswadi rauf mengatakan bahwa “sistem federal dapat merupakan solusi bagi masalah sekarang ini” seperti masalah kemiskinan, pengangguran, keadilan sosial, kepastian Hukum, pemberantasan KKN dan sebagainya.[37]

Imam Addaruqutni menyatakan “wacana federasi hendaklah terus dikembangkan, dan untuk saat ini bentuk negara federal adalah bentuk yang terbaik untuk mangatasi disintegrasi bangsa,[38] dan justeru jalan terbaik untuk memperkuat negara kesatuan RI. Eksistensi daerah akan menimbulkan persaingan yang akibatnya akan memajukan seluruh bangsa, katanya. Dengan federal para pencari kerja tidak lagi tertumpu di Jakarta dan Batam saja, karena masing-masing daerah akan membangun dengan berlomba-lomba. Dan tentunya tidak perlu menjadi TKI ilegal lagi.

Prof. DR Jimly Ashiddiqie menegaskan, “bentuk federal tidak identik dengan disintegrasi[39]. Dalam 8 buah negara yang terluas di dunia, 6 antaranya federal yaitu; Australia, Amerika Syerikat, Brazil, Kanada, Uni Soviet dan India, sementara 2 negara kesatuan iaitu Indonesia dan RRC. Walaupun China telah menjadi raksasa ekonomi dunia disamping India saat ini, namun beberapa daerahnya masih tertinggal seperti Tibet, dan dan penguasaan ekonomi Cina erat kaitannya dengan menyebarnya masyarakat Cina diseluruh dunia.[40]

3.3 Gagasan Federalis Indonesia

Ide negara federal pertama kalinya dilontarkan oleh Bung Hatta sebagai salah seorang Bapak pendiri bangsa dan Proklamator RI, baginya “Nusantara yang secara geografis mempunyai keanekaragaman budaya dan penduduk yang akan berkembang pesat, akan terjadi beban tersendiri jika dibangun dengan sebuah sistem yang terpusat.[41]

YB. Mangunwijaya mengatakan “di Indonesia federalisme tidak hanya mungkin, tetapi harus dan pasti”. Negara federal menurutnya lagi adalah sistem yang amat ampuh untuk memberantas KKN dan pasca nasionalisme nanti tidak berarti meninggalkan negara kesatuan, tetapi memperteguhnya, sama seperti pasca sarjana yang tidak berarti meninggalkan sarjana, tetapi menuju kepada kedewasaan yang penuh, ibarat metamorfosa dari ulat kepada kupu-kupu” katanya[42].

Harun Al-Rasyid menegaskan “Negara federal tidak identik dengan anti persatuan dan anti kesatuan bangsa. “Jangan ada persepsi bahwa negara serikat akan menimbulkan perpecahan disintegrasi bangsa, separatisme dan sebagainya”. Pada waktu negara serikat diubah menjadi bentuk kesatuan Soepomo mengatakan “perubahan struktur negara dari federal menjadi kesatuan tidak melanggar konstitusi” jadi sebaliknya “perubahan dari negara kesatuan kepada negara federal juga bukan melanggar konstitusi dalam tatanan RI[43].

Prof. Djoko Soetono menegaskan “secara ilmiyah yang paling sesuai untuk Indonesia itu adalah negara federal, dengan demikian pembangunan akan berjalan dengan lancar seperti pembangunan jalan Tol dan sebagainya”. Dengan negara kesatuan saat ini daerah sepertinya tidak ada ghairah membangun daerahnya, sebab segala kebijakan harus melalui Jakarta terlebih dahulu[44].

Prof. DR. Amin Rais sangat bersemangat tentang ide negara federal di Indonesia. Baginya ide tentang negara federal perlu didiskusikan secara terbuka agar tidak berlaku salah faham tentang arti dan makna sebuah negara federal sebenarnya[45]. Dengan melihat keadaan Indonesia saat ini yang penuh dengan kecelaruan, Amin mengatakan saat ini ada tiga opsi (pilihan) untuk Indonesia ke depan, yaitu;

1. Membela mati-matian Indonesia sebagai negara kesatuan NKRI yang sentralistis. Negara kesatuan ini telah dicobakan selama 62 tahun, tetapi tidak mampu membawa Indonesia keluar dari garis kemiskinan, buta huruf, ketertinggalan, pelanggaran hukum dan HAM dan sebagainya.

2. Opsi kedua adalah dengan memecah Indonesia menjadi beberapa negara merdeka, sehingga nantinya akan terbentuk negara-negara kecil yang akan menjadi mangsa serigala-serigala Internasional, tentu saja ini menurutnya sangat tidak menguntungkan dan tidak diinginkan.

3. Opsi yang ketiga yang menurut Amin paling baik adalah “menjadikan negara Indonesia negara federal!” bentuk seperti ini akan memungkinkan terciptanya keadilan Indonesia secara luas.[46]

Prof. DR. Arbi Sanit dan Anhar Gonggong cukup antusias mendukung negara federal ini, mengatakan “kewujudan negara federal akan mencegah disintegrasi, karena saat ini hampir separo daerah menuntut kemerdekaan”. Menurut Anhar lagi, tidak ada yang salah dalam sistem negara federal, bahkan tak satu pun kata-kata Bung Karno yang mencela bentuk negara federal. Sistem federal bisa menjadi jaminan bagi Indonesia dimasa akan datang[47].

3.4 Bagaimana dengan Otonomi Daerah saat ini?

Dalam Amendemen kedua UUD 1945 tahun 2000, fasal 18 menjelaskan bahawa Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas autonomi dan tugas pembantuan. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum secara langsung oleh rakyat. Begitu juga dengan Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota juga dipilih secara langsung demokratis.[48]

Pemerintah daerah menjalankan autonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat. Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan autonomi dan tugas pembantuan. Presiden juga tidak memiliki hak veto terhadap pemerintahan daerah, seperti dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama, jika tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan.[49]

Otonomi Daerah adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.[50] Daerah, dalam konteks pembagian administratif di Indonesia, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Daerah terdiri atas Provinsi, Kabupaten, atau Kota.[51]

3.5 Berbagai kelemahan Otonomi Daerah;

  1. Prof. Dr Dawam Raharjo dll. Mengatakan bahwa Otonomi daerah harus diimplimentasikan di tingkat yang lebih besar dibandingkan dengan daerah tingkat II saat ini.
  2. Harun ar_Rasyid mengatakan Otonomi sebenarnya telah dijalankan selama 53 tahun di Indonesia, tetapi belum pernah terlaksana. Otonomi daerah yang ada saat ini justru dikebiri dari segi politik, ekonomi maupun administrasi dari waktu ke waktu.
  3. Faisal Basri mengatakan “Otonomi yang hakiki hanya memiliki pijakan yang kuat dalam kerangka negara federal, sehingga memungkinkan daerah untuk mengeksploitasi keunikannya semaksimal mungkin.”[52]
  4. Dalam perbincangan kami bersama 3 orang Doktor dosen Fisipol Unand mengatakan bahwa “Otonomi yang diberikan pemerintah pusat saat ini hanya ibaratkan gula-gula untuk anak kecil yang sedang menangis minta dibelikan baju baru”. Artinya bahwa otonomi daerah saat ini tidak sepenuh hati diberikan pemerintah dengan ikhlas. Alasannya menurut mereka karena “takut kekuasaan pusat akan berkurang dan takut daerah akan merdeka”. Apa yang berlaku saat ini adalah otonomi diberikan kepada tingkat II dan itupun banyak dari tingkat II itu yang sudah dipecah-pecah. Otonomi di tingkat II ini tidak akan memiliki kekuatan apa-apa, karena SDM maupun SDA nya yang lemah. Saat ini beberapa Gubernur mengeluh karena merasa tidak memiliki kekuasaan.

Penulis mensyinyalir ada pihak-pihak tertentu yang sengaja menjebak dan membesar-besarkan korupsi yang berlaku di tingkat DPRD, setelah di berikan beberapa kelonggaran untuk melakukan itu. Seperti baru-baru ini anggota DPRD dipaksa mengembalikan uang tunjangan yang sudah mereka terima dan belanjakan kepada pemerintah pusat kembali. Strategi ini menurut penulis agar Otonomi daerah dinilai gagal total, supaya masyarakat marah dan menginginkan kembalinya kepada sistem seperti pada Orde Baru lagi. Hipotesa ini juga logik, karena dalam soal menindas ke dalam sesama anak bangsa, orang Indonesia sangat licik, lihat saja kematian Munir dan Baharuddin Lopa sampai saat ini masih kabur siapa pelakunya.

3.6 Tokoh-tokoh Anti Federal Indonesia

Sampai saat ini masih terdengar suara-suara anti federal Indonesia dan masih saja fanatik terhadap negara kesatuan NKRI yang tidak pernah membawa kemakmuran itu, seperti yang selalu dilontarkan oleh Megawati, petinggi ABRI dan beberapa tokoh korporat lainnya.

Ada beberapan tokoh yang tidak setuju dengan negara federal antaranya Soekarno, Megawati, Yusril Ihza Mahendra, M. Yamin dan sebagainya. Namun tidak satupun dari tokoh tersebut yang menganggap bahwa negara federal itu tidak baik. Soekarno umpamanya lebih kepada usaha mempersatukan bangsa disaat Belanda mau memecah Indonesia menjadi negara “federal menurut presepsi penjajah[53] (dan sekarang tidak ada lagi penjajah kecuali pemerintah sendiri dalam beberapa hal). Megawati menurut analisa penulis lebih kepada fanatik buta terhadap ide Bapaknya tentang negara kesatuan dan juga akibat ketidaktahuan dia sendiri tentang apa dan bagaimananya negara federal tersebut. M. Yamin, bukan karena tidak setuju, tetapi `waktu itu` menurutnya Sumber daya manusia (SDM) banyak terserap ke pusat. Sehingga sangat dikhawatirkan daerah tidak mampu mengurus daerahnya sendiri. Saat ini menurut penulis ide ini tidak berlaku lagi karena disetiap Propinsi terdapat banyak lembaga pendidikan dan beberapa buah perguruan tinggi. Dan Yusril pula tidak setuju disebabkan oleh karena khawatir Indonesia akan terpecah menjadi negara-negara suku[54]. Ide ini menurut penulis juga tidak laku lagi karena di Medan saja banyak penduduknya adalah orang Jawa, begitu juga diberbagai kota lainnya yang tidak didominasi oleh suku tertentu lagi saat ini. Orang Jawa, Minang, Batak, Sunda, Mandailing, dll. telah menyebar keberbagai pelosok Indonesia saat ini (bahkan sampai ke Malaysia, ada Minang negeri sembilan, Jawa di Johor, Aceh di Kedah, Bugis di Sabah serawak dan sebagainya). Dan yang paling penting, saat ini telah disahkan Undang-undang pelarangan istilah pribumi dan non pribumi dalam segala aspek kehidupan masyarakat.

Tetapi memang diakui bahwa suara-suara anti negara federal terutamanya dikemukakan oleh TNI, mafia dan beberapa oknum pemerintah, adalah karena disebabkan oleh ketakutan-ketakutan yang akan berakibat kepada hilangnya kekuasaan dan kesempatan untuk mereka menguasai sumber-sumber kekayaan di daerah-daerah tertentu dalam tanah air ini.[55]

3.7 Bagaimana Federal Menyelesaikan Masalah Bangsa

Ada beberapa hal yang akan menjadi konsekwensi dalam sebuah negara federal dan konsekwensi itu akan sangat menguntungkan rakyat menurut penulis, yaitu;

a. Adanya Kompentisi sehat, masing-masing negara bagian dalam sistem federal nanti akan berlomba memajukan daerahnya masing-masing, terutama Aceh, Riau, Kalimantan dan Irian Jaya beberapa daerah yang kaya SDA lainnya, dengan demikian tenaga kerja akan terserap ke daerah-daerah tersebut. Tidak hanya di Jakarta dan Batam saja seperti yang saat ini berlaku. Disaat berlaku krisis ekonomi kedua daerah tersebut lemah yang memaksa berlakunya PHK besar-besaran seperti yang berlaku sebelum ini. Pembangunan daerah yang pesat tentu saja memerlukan tenaga kerja yang banyak. Sebagai contoh; Sabah dan Serawak saat ini kekurangan buruh bidang kelapa sawit, sebab para TKI itu sudah bekerja di negara sendiri, yaitu Kalimantan yang saat ini membuka kebun kelapa sawit yang luas. Dan menurut setiausaha Perdana Menteri Malaysia “kalau TKI pulang sekaligus, maka industri kelapa sawit Malaysia akan Collapse, runtuh atau roboh[56]. Berbagai-bagai persaingan seperti persaingan di bidang pengangkutan, perkhidmatan, telekomunikasi dan sebagainya, sangat menguntungkan rakyat, karena masing-masing perusahaan akan melakukan persaingan harga dan pelayanan yang terbaik. Saat ini sangat terasa perbezaan antara pelayanan di perusahaan milik negara dengan perusahaan milik swasta yang lebih mesra, cepat dan benar.

b. Kontrol Harga. Di Malaysia harga roti canai, telur, teh tarik yang naik sepuluh sen saja, akan menjadi berita utama di media harian Malaysia, sampai Perdana Menteri pun turun tangan menyelesaikan “masalah besar” tersebut, beberapa kedai ditutup, di denda dan ditarik izinnya oleh mereka, hanya karena menaikkan harga ataupun tidak mencantumkan tanda harga pada barang jualan mereka. Di Indonesia distributor akan menjadi milyuner beberapa kali dalam setahun cukup hanya dengan menaikkan harga beras, minyak goreng, telur, ayam dll Rp. 100/kgnya setiap hari raya datang. Negara kesatuan selama ini tidak berdaya mengontrol kenaikkan harga yang berlaku di berbagai daerah maupun di Jakarta sendiri. Apa yang berlaku, bagaikan hukum rimba, siapa yang kuat dia yang berkuasa. Dan pemerintah hanya mampu menikmati gaji yang dibayar dari pajak masyarakat tanpa menunaikan pekerjaan yang di amanahkan kepada mereka dengan baik (untuk menjaga kepentingan rakyat). Dengan negara federal kontrol harga akan mudah dilakukan, cukup dengan membentuk Perda dan tidak perlu menunggu Undang-undang dari pusat yang memakan masa bertahun-tahun kalau di ajukan ke Pengadilan.

Di Indonesia selama ini menurut penulis “ada atau tidak adanya pemerintah, sama saja “wujuduhu ka adamuhu”, sementara di Malaysia masyarakatnya tidak bisa hidup tanpa ada pemerintah. Baru-baru ini kerajaan Arab Saudi tidak jadi menjatuhkan hukuman mati terhadap rakyat Philipina yang terbukti bersalah secara hukum karena pemerintahnya langsung turun tangan menyelesaikan masalah tersebut. Sementara WNI yang dihukum mati diluar negara itu sangat banyak dan pemerintah RI tidak memainkan peranan yang berarti dalam menangani setiap masalah yang timbul. Menurut DR Haidar Naser “Dalam urusan Umat yang akan menguntungkan, pemerintah akan sibuk menguruskannya seperti masalah Haji, Zakat dan sebagainya. Sementara masalah umat yang tidak menguntungkan pemerintah seolah-oleh lepas tangan dan pura-pura tidak tahu, seperti kezaliman yang berlaku di Aceh, Ambon, Penyiksaan terhadap TKI dan sebagainya.

c. Kepastian Hukum, seorang yang dijatuhi hukuman penjara masih bisa lenggang kangkung di Indonesia karena masih dalam proses banding di tingkat I, Kasasi dan PK (peninjauan kembali) yang memerlukan waktu bertahun-tahun dalam sebuah sistem hukum di negara kesatuan (seperti kasus Akbar tanjung dll). Dalam negara federal, dipersilahkan mengajukan banding dan seterusnya, tetapi dalam masa itu anda harus tetap tinggal dalam hotel gratis dulu (penjara) karena birokrasi yang panjang atau melelahkan itu sudah tidak ada lagi.

d. Kontrak Sosial. Dalam sebuah negara kesatuan kontrak sosial sangat susah ditagih (terbukti memang selama ini). Dalam negara federal Gubernur, walikota, Bupati yang tidak jujur, melanggar janji-janjinya semasa kampanye atau melakukan KKN, akan disingkirkan oleh rakyat secara otomatis (tidak dipilih lagi untuk periode selanjutnya atau paling tidak kena demo). Tidak akan ada lagi tangan-tangan belakang baik dari, partai, pengusaha maupun pemerintah yang akan membela mereka.

e. Berantas KKN. Beberapa ilmuan yang telah penulis kemukakan di atas memang sangat setuju bahwa pemberantasan korupsi lebih efektif dalam sebuah negara federal daripada negara kesatuan. Banyaknya kasus korupsi di era reformasi ini menurut penulis karena adanya kebebasan media. Dizaman Soeharto jangankan dana pembangunan infrastruktur, bantuan untuk masjid dan ONH pun dikorupsi oleh aparat pemerintah (disunat mulai dari menteri, Gubernur, Bupati, Camat, Kepala desa dan Departemen Agama) akan tetapi semua itu tidak diketahui oleh umum karena media tidak berani mengemukakannya. Karena kebebasan media dipasung ketika itu.

f. Disiplin PNS. Kepala biro, Camat, Bupati, Gubernur selama ini tidak mampu berbuat apa-apa terhadap PNS yang tidak disiplin, seperti tidak datang kerja, datang lambat, main domino, catur, ngobrol di kantor semasa jam kerja. Karena untuk memberhentikan PNS harus ditandatangani Presiden dan menteri melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang memakan waktu yang sangat lama, sehingga sang PNS mengatakan “biar saja saya di PTUN yang memakan masa dalam 10 Tahun itu, bukankah 8 tahun lagi saya akan pensiun.....” Dalam negara federal PNS yang nakal di atas mudah diberi sangsi dan hukuman. Dan saya yakin PNS akan bersifat kontrak seperti yang berlaku di Malaysia saat ini. Baru-baru ini dalam media Malaysia penulis dengar ada 83 orang PNS Malaysia di Kedah yang diberhentikan dari kerja, karena nakal dan tidak produktif serta tidak berdisiplin. Kalaulah begitu diterapkan di Indonesia, maka tidak perlu lagi kita menunggu waktu berbulan-bulan hanya untuk membuat sebuah pasport atau KTP lainnya.

BAB V. Kesimpulan dan Saran

Otonomi harus diperluas minimal ketingkat Provinsi atau sepuluh negara bagian sebagaimana yang ditetapkan dalam UURIS Tahun 1950 yaitu[57]; Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Sumatera tengah, Sumatera selatan, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Sunda Kecil. dan Gubernur diberi kekuasaan penuh untuk mengatur daerahnya dengan diawasi oleh DPRD, Polisi, Tokoh masyarakat, Kehakiman, KPK dan masyarakat sendiri apabila berlaku penyelewengan.

Dengan pembagian di atas peluang untuk daerah masing-masing bersaing secara sehat dalam membangun daerahnya akan mudah terwujud karena ditopang oleh sumber daya manusia dan sumber daya alam yang memadai. Pembangunan yang merata tentu saja akan memerlukan tenaga kerja yang banyak. Pegawai negeri PNS, Polisi, Tentera sebaiknya bersifat kontrak, yang bisa diberhentikan apabila melanggar undang-undang dan tata tertib dalam bekerja.

Dengan negara federal kita harapkan (penulis yakin) beberapa daerah yang kaya seperti Aceh, Kalimantan Timur, Irian Jaya, Pekan Baru akan menjelma seperti Malaysia, Brunei atau Singapore baru dari segi kemajuan dan kemakmurannya. Mereka dengan sendirinya akan membangun dengan pesat dan menciptakan banyak lapangan pekerjaan dan secara tidak langsung akan mengembalikan lebih 2 juta TKI yang ada di malaysia, Brunei dan Singapore saat ini dan juga akan mengembalikan harga diri bangsa yang dahulunya diperjuangkan oleh para pahlawan nasional.

Wassalam. Terima Kasih

University Malaya, Kuala Lumpur, 29, March 2008

AFRIADI SANUSI



[1] http://ms.wikipedia.org/wiki/Persekutuan

[2] Sayidiman Suryodiprojo, (1999), D & R, 22 Agustus

[3] http://www.inrr.org/Kalbar_dan_kemiskinan.html

[4] http://www.acheh-eye.org/

[5] http://www.walhi.or.id/kampanye/bencana/051123_riset_tanah_sp/

[6] http://www.hamline.edu/apakabar/basisdata/1996/05/30/0035.html

[7] http://www.bangrusli.net/index2

[8] http://www.hamline.edu/apakabar/basisdata/2000/01/0613.html

[9] http://www.walhi.or.id/kampanye/tambang/tutuptamb/060404_freeport_li/

[10] http://www.elsam.or.id/asasi_more.php?id=32_0_3_0_M39

[11] Jurnal Pasar Modal Indonesia, h. 37

[12] Tabloid Mahasiswa Indonesia, 29 November 1999

[13] Robert Cribb (1999), “Nation: Making Indonesia” Indonesia Beyond Suharto, Polity, Economy, Society Transition. Donal K. Emmerson, (ed) Armonk, N/y: M.E Sharpe, inc, h. 32-39.

[14] Abu Hanifah (1978), Renungan Perjuangan Bangsa dulu dan sekarang. Jakarta: Indayu Pres, h. 64.

[15] A. H. Nasution (1966), Sejarah Perdjuangan Nasional dibidang bersenjata. Jakarta: Mega bookstore, h. 164-178.

[16] Ibid, h. 49-53.

[17] Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia www.indonesia.go.id, 9 Januari 2005

[18] Virgina Matheson Hooker (1999), “Expression: Creativity Despite Constraint” Indonesia Beyond Suharto, Polity, Economy, Society Transition. Donal K. Emmerson, (ed) Armonk, N/y: M.E Sharpe, inc, h. 262-291.

[19] Ibid.

[20]Amandemen keempat UUD45 2002, ibid.

[21] Ibid amandemen ketiga.

[22] Sidarta Gautama dan Aries Budiono (1999), Moralitas Politik dan Pemerintahan yang Bersih Menurut 4 tokoh reformasi, Amin Rais, Emil Salim, Nurcholis Majid dan Yusril Ihza Mahendra. Jakarta: Raja Grafindo Persada, h. 50-54.

[23] Edi Riyanto et al (ed) (2000), Federasi atau Disintegrasi. Jakarta: Madani Press, h.173-195.

[24] Amandemen keempat UUD 1945, www.ham.go.id, 25 januari 2007.

[25] Mohtar Mas`oed et.al. (1996),“Lembaga Kepresidenan dan Resep Pengendalian Politik orde baru” Dalam Demokrasi Indonesia Kontemporer. Riza Noer Arfani (ed). Jakarta: Raja Grafindo Persada

[26] Saldi Isra (Penerima anugerah Bung Hatta Anti Coruption Award) “Menangani Korupsi model percontohan dari Sumatera Barat Indonesia h. 4-5. Seminar INPUMA di Fakulti Ekonomi dan Pentadbiran University Malaya 28 Mart 2007

[27] Berita Harian, November 2006

[28] Dwiyanto Indiahono (2006), Reformasi “Birokrasi Amplop” Mungkinkah. Yogyakarta: Gava Media

[29] http://id.wikipedia.org/wiki/Federasi

[30] Waspada, 22 Desember 1999

[31] Dalam seminar pada 17 Februari 2000 di Unand yang berjudul “disintegrasi bangsa masalah dan solusi”

[32] Jurnal Pasar Modal Indonesia. Januari 2000, h. 27

[33] Republika, Senin 08 November 1999. Prof. Nazaruddin Syamsuddin“ Sistem Federal Mampu Tuntaskan Banyak Masalah”

[34] Republika, 6 Desember 1999

[35] ibid

[36] Kompas, sabtu 20 November 1999

[37] Waspada, 22 Desember 1999

[38] Republika, 9 November 1999

[39] Republika, 10 November 1999

[40] Ann Wan Seng, (2007) Formula Bisnes Negara China. Kuala Lumpur: Profesional, h. 84

[41] Sopingi, (1999) Republik Kesatuan: Dipersimpangan Jalan. Depok: Grafiksi

[42] YB Mangunwijaya (1998) Menuju Republik Indonesia Serikat. Jakarta: Gramedia

[43] Makalah Harun AlRasyid (1999) Federalisme Mungkinkah Bagi Indonesia.

[44] Ibid.,

[45] Sidarta Gautama dan Aries Budiono, op.cit., h.50

[46] Gatra, 20 November 1999

[47] Jurnal Pasar Modal Indonesia, h. 37

[48] www.Indonesia.go.id, op.cit.

[49]Disarikan dari Amandemen kedua UUD 1945.

[50] pasal 1 huruf (h) UU NOMOR 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

[51] Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

[52] Ancas Waluyo Jati “menimbang Negara Federal” Panji Masyarakat, No. 31/III/17 November 1999. H. 67

[53] Herbert, (1988) Soekarno: Negara Nasional dan cita-cita Islam” Pemikiran Politik Indonesia 1945-1965. Jakarta: LP3ES, h. 151

[54] Sidarta Gautama dan Aries Budiono, (1999) op.cit.,

[55] Ibid.,

[56] Seminar Leadership in Islam, di APIUM

[57]. Lihat UUDS 1950 Bab IV pasal 131

No comments: