Friday, May 1, 2015

Delapan janji capres jokowi pada KPK


Ada delapan janji, komitmen yang ditanda tangani oleh setiap capres dan cawapres menjelang pemilihan Presiden tahun 2014 lalu yang diterbitkan dalam buku putih “Delapan Agenda Anti Korupsi Bagi Presiden 2014-2019”. Antara janji itu adalah; 1. Reformasi birokrasi dan perbaikan administrasi kependudukan, 2. Pengelolaan sumber daya alam dan penerimaan Negara, 3. Ketahanan dan kedaulatan pangan, 4. Perbaikan infrastruktur, 5. Penguatan aparat penegakan hokum, 6. Dukungan pendidikan nilai dan keteladanan, 7. perbaikan kelembagaan partai politik, 8. Peningkatan kesejahteraan social.
Menurut Ikrar Nusa Bakti, Jika presiden terpilih tidak menjalankan janji itu, maka harus diberitahu masyarakat bahwa mereka tidak menjalankan kontrak politik yang telah ditanda tangani. Adnan mengancam akan mempublish di media massa sementara Abraham menilai pemimpin itu sebagai pengkhianat jika tidak menepati janji. (Laporan Tahunan 2014 KPK)
Inti dari perjanjian di atas adalah bahwa presiden terpilih berjanji akan menjaga institusi KPK dari pihak yang ingin membunuh dan melemahkan KPK.
Saya melihat pernyataan jokowi supaya membebaskan Novel Baswedan hari ini (1 Mei 2015) adalah pernyataan politik karena takut melihat buruh yang memadati istana negara yang bisa ditunggani untuk menjatuhkan presiden.
Ia juga adalah sikap yang lambat seperti kura-kura karena jokowi membiarkan api itu membesar terlebih dulu dengan membiarkan polisi menahan Bambang dan Abraham dengan menghilang dan membisu seribu bahasa dalam waktu yang lama persis seperti megawati dulu. Lalu setelah semua pimpinan KPK menelpon Kapolri dan menjadikan diri mereka sebagai jaminan barulah dilepaskan.
Sebenarnya jika jokowi memiliki jiwa kepemimpinan leadership, maka dia tidak akan membiarkan api itu membesar dulu, baru pura-pura bertindak sebagai pahlawan kesiangan. Dia bisa saja intervensi Kapolri yang menurut banyak pihak tidak menjalankan hokum sebaiknya seperti Ombusdman karena para pimpinan KPK itu bukanlah penjahat. Ini juga karena polisi berada dibawah presiden (eksekutif) bukan dalam lembaga yudikatif maupun legislative.
Tapi akhirnya saya sadar tentang siapa jokowi dan tidak akan mengharap perubahan yang berarti setelah dia gagal dalam banyak hal seperti esemka, monorel, transjakarta, mengatasi banjir dan macet Jakarta dll.